GeRAK Desak Gubernur Aceh Segera Cabut IUP Bermasalah

GeRAK Desak Gubernur Aceh Segera Cabut IUP Bermasalah
Ilustrasi
Rabu, 22 Februari 2017 09:32 WIB

BANDA ACEH - GeRAK Aceh mendesak Gubernur segera menerbitkan SK Pencabutan sebanyak 22 IUP (izin usaha pertambangan) yang non-Clean and Clear (Non-CnC). Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastikan hukum yang jelas bagi izin tambang yang beroperasi di Aceh.

Hal tersebut didasari tindak lanjut Permen ESDM No. 43 Tahun 2015 tetang evaluasi IUP. Di mana disebutkan sampai batas waktu per 2 Januari 2017 yang diperpanjang hingga 31 Januari 2017, IUP yang masih berstatus Non-CnC harus segera dicabut. Jadi tidak alasan bagi Pemerintah Aceh untuk mengulur waktu penerbitkan SK Pencabutan IUP.
 
Hasil penelusuran GeRAK Aceh menemukan ada kejanggalan terhadap hasil evaluasi IUP yang diserahkan ke Dirjen Minerba beberapa waktu lalu. Pasalnya pada Surat A.n Gubernur Aceh No. 545/22651 per 28 Desember 2016 yang ditandatangi oleh Sekretaris Daerah, memberikan rekomendasi sertifikasi CnC terhadap 14 IUP yang seharusnya dicabut karena dianggap selama ini tidak patuh terhadap peraturan yang ada.
 
Padahal hasil Korsup Minerba KPK pada akhir 2016 menemukan sebanyak 97% IUP tidak menyetorkan dana jaminan reklamasi tambang. Artinya hanya sebagian kecil saja yang patuh. Selain itu dari jumlah IUP yang ada hanya 2 IUP yang memiliki izin pijam pakai kawasan hutan (IPPKH), padahal kenyataanya banyak izin tambang yang masih berada di kawasan hutan.
 
GeRAK mencium adanya permainan dan menunjukan sikap tidak konsistennya Pemerintah Aceh dalam melakukan evaluasi IUP yang ada. Sebagaimana diketahui pada 12 oktober 2017 GeRAK Aceh beserta korsorsium antikorupsi mendesak Gubernur memperpanjang moratorium tersebut untuk menertibkan izin-izin bermasalah.
 
"Untuk itu kami meminta Gubernur segera klarifikasi kepada publik Aceh terkait hal ini. Apakah keputusan tersebut diambil telah berkoordinasi dengan Gubernur nonaktif atau Plt. Gubernur pada saat itu. Dan apakah Sekda memang benar memiliki wewenang atas hal tersebut dengan mengatasnamakan Gubernur Aceh," ujar Badan Pekerja Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh, Fernan dalam siaran pers kepada GoAceh kemarin.
 
GeRAK mendesak Gubernur saat ini segera mengambil sikap untuk mencabut 22 IUP dari 45 IUP yang berstatus Non-CNC. Delapan di antaranya sudah mendapat restu Kementerian ESDM untuk diterbitkan SK Pencabutan pada Pengumuman Rekonsiliasi CnC ke-21 pada akhir Januari 2017.
 
Selain itu Gubernur juga mencabut dua IUP Operasi Produksi, yaitu PT. Prima Bara Mahadana dan PT. Bara Adhipratama yang beroperasi di Aceh Barat yang sebelumnya telah dilaporkan ke KPK.
Ads
Editor : Kamal Usandi
Kategori : Subulussalam, Umum
www www