Home >  Berita >  Hukrim

Lembaga Wacanakan Penghapusan Cambuk di Aceh Dinilai Lebay

Lembaga Wacanakan Penghapusan Cambuk di Aceh Dinilai Lebay
Ilustrasi
Senin, 06 Februari 2017 09:34 WIB
JAKARTA - Usulan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) yang meminta pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla menghapus hukum cambuk di Aceh, mendapatkan tanggapan dari Pengamat Politik dan Hukum Aceh, Erlanda Juliansyah Putra.
Menurut Erlanda, usulan tersebut dinilai terlalu lebay (berlebihan) dan tendensius karena pelaksanaan hukum cambuk itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak perlu dikhawatirkan oleh pihak-pihak tertentu. Terlebih itu adalah pihak-pihak yang berada di luar Aceh, karena cambuk itu hanya berlaku khusus di Aceh.
 
"Setiap orangkan tau bahwa Aceh itu melaksanakan syariat Islam, dan itu konstitusional karena diatur melalui peraturan perundang-undangan, sehingga pemberlakuannya itu hanya khusus dilakukan di Aceh karena sifatnya lex specialis," ujar Erlanda.
 
Erlanda menjelaskan pelaksaan hukum cambuk di Aceh itu masih dalam kapasitas yang wajar, karena semua disesuaikan dengan prosedur tetap yang berlaku, hanya saja publik di luar Aceh terkadang terlalu paranoid dalam melihatnya karena mereka tidak melihat langsung dan hanya menilai dari pemberitaan media sosial saja.
 
"Pangkal persoalan hukum cambuk di Aceh dikarenakan KUHP kita selama ini tidak disesuaikan dengan pelaksanaan hukum yang ideal berdasarkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, sehingga kalau ada hukum yang sifatnya khusus seperti di Aceh, dinilai janggal dan aneh," ucapnya.
 
Lagi pula katanya, juga KUHP selama ini didesain tidak berdasarkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat karena langsung diadopsi dari wetboek van strafrecht warisan kolonial Belanda, sehingga tidak akan cocok untuk diterapkan di Indonesia yang memiliki nilai-nilai khusus di masyarakatnya.
 
Erlanda juga mengatakan pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang menggunakan hukum cambuk itu juga bukan merupakan hal yang baru, karena hal itu merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otsus Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Lalu kemudian diatur melalui qanun atau perda khusus persoalan khamar (minuman keras), maisir (judi), dan khalwat (mesum) saja.
 
"Sehingga apabila tidak mau dicambuk ya tinggal hormatin pelaksanaan syariat Islam di Aceh saja, dengan tidak melakukan hal yang dilarang di atas. Toh selama ini jangkuan pelaksanaan syariat Islam di Aceh juga hanya meliputi wilayah teritorial Aceh saja dan mengikat kepada personal yang beragama Islam saja, jadi tidak perlu panik," pungkasnya.
Ads
Editor : Kamal Usandi
Kategori : Hukrim, Aceh
www www