DPRA Buka Sidang Pertama Penyampaian Nota Keuangan APBA

DPRA Buka Sidang Pertama Penyampaian Nota Keuangan APBA
Pembukaan sidang I tahun 2017 di ruang rapat DPR Aceh, Banda Aceh, Minggu (29/1/2017). [SafdarS]
Senin, 30 Januari 2017 08:27 WIB
Penulis: Safdar

BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar pembukaan sidang I tahun 2017 dengan agenda penyampaian nota keuangan dan rancangan Qanun Aceh tentang Pendapatan dan Belanja Aceh tahun 2017,di ruang rapat DPRA, Banda Aceh, Minggu (29/1/2017) malam.

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPRA, Teuku Irwan Johan, menyampaikan bahwa Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh memiliki komitmen yang kuat untuk menyelenggarakan rangkaian proses pembahasan R-APBA tahun Anggaran 2017.

“Hal tersebut dibuktikan dengan dilaksanakannya kembali rapat-rapat pembahasan KU-PPAS APBA Tahun Anggaran 2017 sejak tanggal 6 Desember 2016 yang lalu,” paparnya

Namun di sisi lain, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh memandang adanya distorsi informasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan wacana Plt Gubernur Aceh untuk menetapkan APBA melalui Peraturan Gubernur Aceh.

“Namun syukur Alhamdulillah, pada akhirnya Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Tim Anggaran Pemerintah Aceh, dan Plt Gubernur Aceh dapat menyelesaikan berbagai perbedaan pandangan tersebut melalui komunikasi yang kontrukstif,” tambahnya

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh memberikan apresiasi kepada jajaran Pemerintahan Aceh khususnya kepada Plt Gubernur Aceh yang telah menyikapi perbedaan pandangan tersebut secara arif dan bijaksana. Sebagaimana konsep dan agenda Pembangunan Nasional Tahun 2017; pembangunan yang dilaksanakan dan berlangsung di Provinsi Aceh pada dasarnya selain merupakan upaya strategis pemangku kepentingan di Aceh juga merupakan bagian tak terpisahkan dari berbagai strategi dan kerangka pembangunan Indonesia.

“Sebagai wilayah otonom dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, acuan pembangunan di Aceh juga mempedomani berbagai pendelegasian kewenangan yang diberikan kepada Aceh baik dalam kaitan desentralisasi kewenangan maupun dalam kaitan perdamaian,” tambahnya.

Sidang yang dimulai sejak pukul 21.00 hingga 23.30 WIB ini berlangsung lancar dihadiri oleh Sekda Aceh mewakili Plt Gubernur, Pangdam IM, Kapolda Aceh, Kajati dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
Direncanakan hari ini, Senin, sidang akan dilanjutkan kembali dengan agenda jawaban atau tanggapan gubernur atas pendapat Banggar DPRA.

Ads
Editor : TAM
Kategori : Pemerintahan, Banda Aceh
www www