Home >  Berita >  Aceh

Peraturan ini Untuk Siapa?

Peraturan ini Untuk Siapa?
Opini by Popon.
Rabu, 04 Januari 2017 20:09 WIB
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB). Peraturan ini sekaligus menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang hal sama, dan berlaku efektif mulai 6 Januari 2017.

Dengan hadirnya peraturan baru banyak setmen yang di keluarkan oleh masyarakat sekitar ini karena menurut mereka banyak merugikan masyarakat, apalagi masyarakat yang penghasilannya di bawah rata-rata. Kenaikan tarif mengenai tentang kepengurusan surat-surat baik itu kenderaan beroda dua atau pun roda empat oleh Kepolisian Republik Indonesia secara Nasional.

Dengan kenaikan tiga kali lipat dari kepengurusan sebelumnya maka bukan tidak mungkin bakal banyak kenderaan-kenderaan yang bakal di bodongkan (illegal), dari satu sisi kita lihat memang tidak sanggup banyar akan hal tersebut dan kedua mungkin saja malas karena sudah keenakan dari kepengurusan sebelumnya karena harga lebih ringan. Banyak segi dapat kita lihat dengan kenaikan harga kepengurusan tersebut, untuk sekarang ini dikalangan penulis tinggal banyak yang menggunakan kenderaan adalah mahasiswa walaupun itu hadiah dari orang tuanya ataupun dibeli demi memudah kan anaknya dalam proses belajar mereka. Tapi walaupun itu di beli oleh orang tua, akan tetapi untuk semua proses berkenderaan tersebut dialah yang mengurus semua. Mulai dari servis hingga ke hal lainnya.

Maka seperti yang saya katakan diatas bukan tidak mungkin motor-motor mereka bakal bodong karena tidak bayar pajak atau pun surat-sura lainnya, karena kehidupan mahasiswa bukan untuk kenderaan saja dan masih banyak kepentingan lainnya, belum lagi sudah memasuki proses pembuatan skripsi. Terkadang ketika masa pembuatan skripsi disitu pula kenderaan dia harus mengurus untuk memperpanjang pajak ataupun STNK. Belum lagi ada pungli-pungli di kantor pajak yang hanya mementingkan diri sendiri.

Ads
Memalukan Presiden, Polri, Menkeu, DPR Saling Lepas Tangan Kenaikan BPKB dan STNK. Mau jadi apa Negara kita ini jikalau para petinggi saja saling melepas tangan akan hal yang sedang terjadi ini, sekarang kita mau salahkan siapa?

Siapa yang memainkan peran ini? Banyak yang mulai bertanya-tanya ketika terjadi seperti. Ada Pro dan Kontra, ada sebagian mengatakan itu tidak apa-apa karena bisa melunasi utang-utang Negara. Betul memang itu bisa melunasi hutang negara, tapi hutang masyarakat siapa yang bakal bayar dan bahkan hutang pun sekarang bisa bertambah karena peraturan baru tersebut. Oke sih bagi mereka yang tidak mau bayar surat-surat tersebut. Tapi bagi mereka yang mau bayar gimana, terkadang hanya dengan kenderaan itu lah mereka mencari nafkah demi menghidupkan keluarganya.

Contoh, para penjualan ikan keliling, jika dia tidak mengurus semua surat kenderaannya itu bisa saja menjadi sebuah hambatan dirinya sendiri dalam mencari nafkah demi menghidupkan keluarnya karena bisa saja ketika dia kerja bakal terkena tilang ketika ada razia. Dan pun jika dia membayar surat-suratnya, bisa dibayangkan sendiri berapa penghasilan para penjual ikan keliling tersebut. Belum lagi dia adalah salah seorang dari keluarga besar (banyak anak).

Untuk para penguasa yang semakin menindas rakyat saya ingatkan kata dari widjie tukul. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan! :(Status Fb Muhammad Fadly). Dia mengatakan demikian, karena dia dapat merasakan bagaimana nanti dia bakal mengurus semua keperluan-keperluan lain jika dia harus mengurus surat-surat kenderaan dengan sebanyak itu.

Dengan kibajakan tersebut akan mengeluar stigma mosi tidak percaya kepada pemerintah oleh masyarakat. Karena yang kita lihat selama ini banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti hanya berpihak kepada kalangan atas dan ini bisa membuat blunder luar biasa kepada rezim kepemerintahan sekarang, ketika kita melihat berbagai permasalahan yang lambat ditindak tegas oleh pemerintah.

Semoga hal ini dapat di proses dengan sangat bijak oleh para petingg-petinggi Negeri ini, jangan hanya memandang kesatu sisi saja dan seharusnya pemerintah ketika membuat sebuah peraturan baru harus mentransisikan nya terlebih dahulu kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat menerima dan tidak merasa terkejut dengan kebijakan baru.

Penulis: Popon, Mahasiswa Ilmu Komunikasi Unimal.
Kategori : Aceh, GoNews Group, Umum
www www