Home >  Berita >  Banda Aceh

Pascarevisi UU ‎ITE, Polda Aceh Minta Pengguna Medsos Lebih Selektif

Pascarevisi UU ‎ITE, Polda Aceh Minta Pengguna Medsos Lebih Selektif
Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Goenawan
Rabu, 30 November 2016 09:03 WIB
Penulis: Hafiz Erzansyah
BANDA ACEH - Kapolda Aceh, Irjen Pol Rio S Djambak, melalui Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Goenawan, mengimbau masyarakat Aceh agar selektif dalam mencari dan menerima informasi di dunia maya atau di media sosial.
Ia mengingatkan agar lebih hati-hati dalam menggunakan media sosial, menyusul adanya revisi Undang-undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang sudah berlaku sejak Senin (28/11/2016). 
 
"Masyarakat jangan mudah menyebarkan berita atau informasi yang belum jelas kebenarannya," ujar Kombes Pol Goenawan‎ saat dikonfirmasi GoAceh, Rabu (30/11/2016).

‎Ia berharap, warga Aceh dapat melakukan kroscek terhadap informasi yang diterima, baik informasi yang datang dari media internet maupun media lainnya. "Tolong dicek dulu, benar tidak informasi ini. Jangan langsung dibagikan ke teman-teman atau rekannya," lanjutnya.

‎Mantan Wadirlantas Polda Aceh ini menjelaskan, dirinya sering menyoroti media sosial yang kerap kali menimbulkan ujaran kebencian, fitnah serta hinaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, khususnya di Aceh ini.

Namun Ia yakin, masyarakat pintar dalam membedakan mana infromasi benar dan tidak benar. "Saya yakin masyarakat pandai membedakan antara fakta dan fitnah, terkait berita yang beredar di media sosial,"‎ jelasnya.

‎Pemerintah sudah melakukan perubahan UU ITE yang setidaknya ada empat hal perubahan UU ITE, di antaranya pertama, adanya perubahan pasal 26 yaitu pasal hak untuk dilupakan. Kedua, adanya penambahan pada pasal 40, pemerintah dapat melakukan penghapusan terhadap dokumen yang terbukti menyebarkan informasi yang melanggar undang-undang.

‎Ketiga, menyangkut dengan tafsir atas pasal 5, terkait dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah di pengadilan dan keempat, terkait pemotongan masa hukuman dan denda.

"Dari awalnya maksimal Rp1 miliar, menjadi Rp750 juta. Selain itu juga menurunkan ancaman hukuman pidana pada pasal 29 yang awalnya paling lama 12 tahun, diubah menjadi 4 tahun dan denda Rp 2 miliar menjadi Rp 750 juta," kata Kombes Pol Goenawan.

‎Ia mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dalam menerima informasi yang beredar cepat saat ini. "Jadi, hati-hati dalam menerima informasi," imbau Kombes Pol Goenawan.
Ads
Editor : Kamal Usandi
Kategori : Banda Aceh, Aceh, Hukrim
www www