Home >  Berita >  Umum

Belum Ada Ganti Rugi, Warga Stop Proyek Jalan Dua Jalur Singkil

Belum Ada Ganti Rugi, Warga Stop Proyek Jalan Dua Jalur Singkil
Pertemuan masyarakat dan Pemerintah membahas harga ganti rugi lahan, akibat terkena proyek jalan jalur dua di Kecamatan Singkil
Kamis, 29 September 2016 08:28 WIB
Penulis: Helmi

SINGKIL - Pelebaran jalan dua jalur sepanjang 700 meter antara Gampong Pasar dan Gampong Ujung di Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil terpaksa dihentikan warga. Pasalnya, proyek tersebut masih bersengketa terkait pembebasan lahan. 

Dua alat berat yang sudah berada di lokasi simpang empat Gampong Pasar lokasi titik awal pengerjaan, sejak Juni lalu, sampai saat ini belum dioperasikan lantaran masyarakat menolak.

Warga melakukan hal itu akibat belum adanya kepastian Pemerintah terhadap nilai ganti rugi tanah dan bangunan serta tanaman warga yang terkena pembangunan dengan nilai yang sesuai dengan standarisasi harga yang selayaknya.

Pelebaran jalan dua jalur selebar 13 meter itu akan dilaksanakan mulai dari simpang empat tugu Gampong Pasar sampai jembatan Sungai Rintis Gampong Ujung yang akan memakan lahan pekarangan warga.

Ads
"Sumber dana pembangunan jalan dua jalur itu berasal dari APBN 2016, bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang infrastruktur, dengan nilai kontrak sekitar Rp9 miliar dan dikerjakan oleh PT Pelita Nusa," kata Kepala Dinas PU, Mujni saat dikonfirmasi usai berlangsungnya pertemuan dengan masyarakat di Gedung Pemuda Pasar Singkil (PPS), Rabu (28/9/2016).

Menurut Mujni, pembayaran ganti rugu tanah masih akan menunggu hasil penilaian dan kajian terlebih dahulu oleh tim independen yang akan langsung turun ke lokasi.

Pertemuan yang dihadiri seluruh masyarakat yang terkena dampak pelebaran jalan itu turut dihadiri Bupati Safriadi, Kadis PU Mujni, Wakil Ketua DPRK Yulihardin, Camat Singkil Ricki Yodyska dan Asisten I Mochd Ikhsan.

Dalam kesempatan itu, Bupati berharap dalam pembangunan jalan jalur dua itu agar jangan sia-sia, karena dana itu harus bersusah payah untuk melobinya ke Jakarta. Mengenai ganti rugi lahan warga yang terkena pembangunan akan dibayarkan sesuai standarisasi melalui penilaian dan kajian dari tim independen.

"Kita akan sesuaikan harganya, namun pembayarannya dimohon bersabar dalam tempo waktu empat bulan ke depan. Karena anggaran tahun ini untuk pembayaran ganti rugi lahan masyarakat sekarang ini tidak tersedia," terang Safriadi.

Sebelumnya, warga menolak untuk dilaksanakannya pekerjaan itu, lantaran Dinas PU, belum pernah berkomunikasi dengan masyarakat terkait nilai ganti ruginya. "Masyarakat juga berharap, jika saat tim independen turun harus diberitahukan kepada masyarakat, sehingga bisa dikomunikasikan langsung dengan masyarakat bersangkutan," harap Ardin Tanjung

Wakil Ketua DPRK Yulihardin, mengatakan dirinya salah satu tim Banggar berjanji akan mengawal untuk penganggaran dana ganti rugi masyarakat dalam pembangunan jalan jalur dua.
"Kami komitmen dan memasukkan biaya ganti rugi masyarakat dalam KUA PPAS tahun anggaran 2017. Selaku pimpinan Banggar menyangkut besarnya dana ganti rugi lahan tanah masyarakat akan dibayarkan sesuai dengan standar yang ada," jelas Yulihardin.

Editor : Kamal Usandi
Kategori : Umum, GoNews Group, Aceh Singkil
www www