Home >  Berita >  Pidie

FAKTA Desak Pemerintah Aceh Kaji Ulang Pembangunan Pabrik Semen

FAKTA Desak Pemerintah Aceh Kaji Ulang Pembangunan Pabrik Semen
Ilustrasi
Minggu, 31 Juli 2016 22:01 WIB
Penulis: Hafiz Erzansyah

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh didesak untuk mengkaji ulang seluruh tahapan perizinan pembangunan pabrik semen di kawasan Laweung, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, Aceh. Langkah tersebut dinilai perlu segera dilakukan, untuk mencegah potensi konflik ‎lebih lanjut.

Hal ini ditegaskan Koordinator Badan Pekerja Forum Anti Korupsi dan Transparansi Anggaran (FAKTA), Indra P Keumala, kepada GoAceh.co, Minggu (31/7/2016) sore.

Indra mengatakan, proses perizinan pabrik semen di Laweung tidak memenuhi aspek legalitasnya. Terutama bila didasarkan pada perdebatan status kepemilikan lahan dan proses pengeluaran izin Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan‎) dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Aceh.

"Kerusuhan kemarin merupakan akumulasi terhadap sikap abai Pemerintah Aceh dalam merespon keluhan warga. Padahal, tuntutan ganti rugi lahan sudah disuarakan warga sejak Januari lalu," ujarnya.

Ads
Ia menjelaskan, terkait hal itu pihaknya pernah membangun komunikasi dengan Pemkab Pidie, melalui Wakil Bupati M Irawan. "Saat itu kita mendesak agar Pemkab Pidie ‎menitikberatkan pada proses Amdal serta segala rekomendasi perizinan lainnya agar dilaksanakan sesuai prosedur," jelas Indra P Keumala.

Selain itu Indra juga menyentik integritas Bapedalda Aceh dalam menerbitkan izin Amdal untuk pembangunan pabrik semen di Laweung. "Bapedal Aceh perlu menjelaskan, bagaimana izin Amdal bisa terbit sementara status lahan masih bermasalah dan mendapat penolakan dari warga dengan berbagai alasan," tambahnya.

Indra P Keumala juga mempertanyakan status kepemilikan ‎saham pabrik semen tersebut. Pihaknya mengingatkan kepada Pemerintah Aceh untuk bertindak transparan.

"Ini sangat penting diperhatikan. Jangan justru pabrik semen yang dalihnya untuk kepentingan publik, tapi nyatanya ditujukan mengamankan oknum pejabat dan kroninya," tegas Mantan Koordinator Aceh Parliament Watch ini.

Ia menambahkan, segala kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam menjalankan rencana eksploitasi kekayaan alam Aceh, harus diarahkan ke tujuan peningkatan penerimaan daerah untuk kesejahteraan rakyat.

Pemerintah Aceh tidak perlu tergesa-gesa menempuh kebijakan, apalagi jika nanti kepemilikan pabrik semen tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak asing.

"Pemerintah Aceh bertanggung jawab untuk menjelaskan semua itu ke publik. Kami juga menghimbau agar DPRA memberikan atensi khusus terhadap persoalan ini," demikian kata Indra P Keumala.

Editor : Kamal Usandi
Kategori : Pidie, Aceh, Umum
www www