Home >  Berita >  Aceh

Menkumham Evaluasi Anggota Din Minimi yang Diusulkan Amnesti

Kamis, 07 Januari 2016 10:14 WIB
menkumham-evaluasi-anggota-din-minimi-yang-diusulkan-amnesti Yassona H. Laoly

JAKARTA - Pemerintah tidak akan mengusulkan pemberian amnesti dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumhum), Yassona H. Laoly, mengatakan akan melakukan evaluasi terhadap nama-nama yang diusulkan untuk mendapat amnesti. Pengampunan tersebut, kata dia, tidak akan diberikan kepada pihak yang terbukti telah melakukan pelanggaran hukum.

“Ini [Amnesti] kan politis, tetapi kalau ada orang yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, itu nanti bukan bagian dari yang akan diberikan amnesti,” katanya di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (6/1/2016).

Yassona menuturkan secara prinsip Presiden Jokowi telah menyetujui pemberian amnesti kepada pihak-pihak yang dianggap layak mendapatkannya, sehingga pemerintah akan melanjutkan proses tersebut.

Ads
Seperti diketahui, Badan Intelijen Negara (BIN) mengusulkan anggota kelompok sipil bersenjata di Aceh pimpinan Din Minimi untuk mendapatkan amnesti. Usulan tersebut diajukan setelah Kepala BIN Sutiyoso bertemu kelompok tersebut dan melakukan negosiasi agar mau menyerahkan diri.

Sutiyoso mengatakan pemerintah akan tetap melanjutkan proses pemberian amnesti kepada Kelompok Din Minimi, meskipun Polri berencana tetap melanjutkan proses hukum kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Bahkan Sutiyoso mengaku telah mendapatkan arahan dari Presiden terkait pemberian amnesti tersebut, sehingga berani menawarkan langsung kepada Kelompok Din Minimi di Aceh.

“Saya harus meyakini dulu bahwa ini [usulan amnesti] dapat diproses di kemudian hari, baru kami tawarkan kepada mereka. Kalau tidak bisa, saya tidak berani melanjutkannya,” ujar dia.

Sementara itu, Luhut Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, mengatakan proses tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pasalnya, pemberian amnesti harus mendapatkan persetujuan DPR. ***

Sumber : solopos.com
Kategori : Aceh, Hukrim
www www