Polemik tambang nikel di Raja Ampat kembali mencuat. Ketua Komisi VII DPR, Saleh Partaonan Daulay, mendesak pemerintah untuk tidak mengabaikan potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Ia khawatir dampak negatifnya akan dirasakan masyarakat sekitar, terutama anak-anak Papua.
Kekhawatiran ini muncul karena potensi keuntungan perusahaan tambang tidak boleh mengalahkan pentingnya pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Raja Ampat, sebagai destinasi wisata strategis, juga berisiko terdampak jika kerusakan lingkungan terus terjadi.
Desakan DPR: Evaluasi dan Cabut Izin Perusahaan Tambang yang Merusak Lingkungan
Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi seluruh perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat. Perusahaan yang terbukti merusak lingkungan harus dicabut izinnya.
Langkah tegas ini dianggap penting untuk melindungi lingkungan dan masyarakat Raja Ampat dari dampak negatif aktivitas pertambangan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus memprioritaskan pelestarian lingkungan di kawasan tersebut.
Izin Tambang Nikel di Raja Ampat: Persetujuan Lingkungan dari Bupati Masa Lalu
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menjelaskan bahwa persetujuan lingkungan untuk tambang nikel di pulau-pulau kecil Raja Ampat, seperti yang dikelola PT ASP dan PT KSM, dikeluarkan oleh bupati pada tahun 2006.
Dokumen persetujuan lingkungan tersebut saat ini tengah ditinjau ulang oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Bupati Raja Ampat saat ini juga telah diinstruksikan untuk meninjau kembali persetujuan lingkungan tersebut.
Dampak Tambang Nikel Terhadap Pariwisata Raja Ampat
Raja Ampat dikenal sebagai destinasi wisata bahari kelas dunia. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan berpotensi besar mengganggu keindahan alam dan keberlanjutan sektor pariwisata.
Hal ini akan berdampak negatif bagi perekonomian masyarakat setempat yang bergantung pada sektor pariwisata. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan di Raja Ampat harus menjadi prioritas utama.
Pemerintah daerah dan masyarakat setempat pun secara aktif menyuarakan keprihatinan dan harapan agar lingkungan Raja Ampat tetap terjaga. Pelestarian alam dan lingkungan Raja Ampat bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat saja, namun juga pemerintah daerah dan seluruh masyarakat.
PT ASP, yang beroperasi di Pulau Manuran, dan PT KSM di Pulau Kawe, menjadi contoh kasus yang perlu mendapat perhatian serius. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan tambang nikel sangat penting untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan lebih lanjut. Evaluasi menyeluruh dan langkah tegas dibutuhkan untuk memastikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan di Raja Ampat.
Ke depan, penerbitan izin tambang harus mempertimbangkan secara komprehensif aspek lingkungan dan dampak sosialnya bagi masyarakat setempat. Semoga kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dalam mengelola sumber daya alam di kawasan yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis tinggi seperti Raja Ampat.
