Home >  Berita >  Banda Aceh

Jelang Akhir Tahun, PAD dari Parkir di Banda Aceh Baru Tercapai 59,9 Persen

Jelang Akhir Tahun, PAD dari Parkir di Banda Aceh Baru Tercapai 59,9 Persen
Jum'at, 30 Oktober 2015 16:01 WIB
Penulis: Alfin
BANDA ACEH - Pemerintah Kota Banda Aceh menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir sebesar Rp4,5 miliar pada 2015. Namun dua bulan lagi jelang akhir tahun, target tersebut baru terealisasi sebesar 59,9 persen atau senilai Rp2,7 miliar. Pendapatan itu didapat dari pembagian hasil 276 titik parkir yang tersebar di Kota Banda Aceh.
"Memang agak sulit target itu bisa kita capai. Hingga akhir tahun, paling bisa sampai (target), mungkin sebesar 70 atau 80 persen. Tarif parkir kita di sinikan bagi dua per kendaraan, 65 persen juru parkir dan 35 pemerintah," kata Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh, Muzakkir Tulot kepada GoAceh.co, Jumat (30/10/2015).

Kesulitan itu, kata Muzakkri, terjadi lantaran target PAD retribusi parkir yang dibebankan terlalu tinggi. Kemudian, di sisi lain beberapa lahan parkir yang tersedia tak sepenuhnya berada di bawah pengelolaaan Dishubkominfo.

"Nggak semua parkir di bawah kita. Makanya kalau targetnya terlalu tinggi itu pasti sulit kita capai. Kecuali semua di bawah kita, target itu bisa saja tercapai bahkan lebih," ujarnya.

Ads
Dicontohkan dia, seperti titik parkir yang ada di Rumah Sakit Zainoel Abidin Banda Aceh. Meski sebagiannya masih menggunakan badan jalan, namun uang yang didapat tidak lansung disetor sebagai pendapatan dari retribusi parkir. Hasil pengelolaan parkir di RSUZA dianggap sebagai pendapatan pajak parkir.

"Jadi ini dilematis sekali sebenarnya--retribusi itu di bawah kita, sedangkan pajak tidak. Sementara sistemnya di lapangan, persoalan parkir ini seolah-olah berada di bawah (Dishubkominfo) kita . Ini belum lagi kalau kita bicara soal perintah penertiban badan jalan yang selama ini dimanfaatkan sebagai lahan parkir tapi dianggap semrawut. Itukan juga mempengaruhi pendapatan," katanya.

Sebab itu, kata Muzakkir, agar PAD dari retribusi parkir ini setiap tahun bisa tercapai, pihaknya mengusulkan sistem parkir menggunakan kartu elektronik seperti yang berlaku di DKI Jakarta.

Pemberlakuan sistem tersebut juga mencegah uang retribusi parkir dipungut oknum-oknum tak bertanggung jawab.

"Ke depan kalau hal ini masih sama, mau tidak mau kita harus perbanyak titik parkir atau menaikkan tarif. Tapi ini jugakan bisa jadi masalah baru," kata dia.

"Mau kita perbanyak titik parkir, nanti mengganggu ketertiban umum lainnya, apalagi mau ada Trans Kutaraja. Nggak kita perbanyak --kita naikkan (tarif), masyarakat protes--serba salah jugakan?"

"jadi idealnya kita harus merubah sistem seperti yang berlaku di DKI Jakarta. Juru parkir tinggal digaji untuk mengatur kendaraan supaya nggak semrawut," tutur Muzakkir Tulot. ***

Editor : Syafruddin
Kategori : Banda Aceh, Pemerintahan, Aceh Barat Daya
www www