AI Kampanye Hentikan Impor Barang Israel

AI Kampanye Hentikan Impor Barang Israel
Ilustrasi
Kamis, 08 Juni 2017 09:04 WIB

JAKARTA - Amnesty International mengeluarkan petisi berisikan kampanye yang mendesak pemerintah menghentikan impor barang-barang yang diproduksi di wilayah pendudukan ilegal Israel. Boikot itu untuk membantu mengakhiri pelanggaran hak asasi atas warga Palestina yang telah terjadi selama 50 tahun.

Direktur Amnesty International Usman Hamid mengatakan ada beberapa negara Eropa yang sudah mendukung aksi ini, dengan tidak melanjutkan kerja sama bisnis terhadap barang-barang produksi Israel yang diproduksi di wilayah pendudukan. Negara-negara itu antara lain Yunani, Italia, Rusia, Norwegia, Luxembourg, Spanyol, Swedia, dan Inggris.

"Dengan menghentikan impor tersebut, negara membantu mencegah Israel semakin memperkaya diri, dengan menggoyahkan perekonomian mereka," tutur Usman dalam sebuah diskusi di Kantor Amnesty International, Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Sebenarnya, di Indonesia sendiri, seruan serupa pernah digaungkan oleh Presiden Joko Widodo pada KTT IORA tahun ini. Usman mengakui, kampanye yang saat ini digaungkan pihaknya ialah upaya mengimplementasikan seruan Presiden kala itu.

Ads
Tidak hanya dalam hal impor saja, Usman juga mengatakan, pihaknya meminta agar pemerintah juga menerapkan aturan untuk menghentikan perusahaan yang memiliki kegiatan di wilayah pendudukan Israel, atau dengan kata lain mencabut investasi di sana.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sampai pada 2016 lalu, investasi Israel di Indonesia masih tercatat sangat kecil, begitupun investasi Indonesia di Israel.

Meski begitu, mantan Pelapor Khusus untuk Situasi HAM Korea Marzuki Darusman mengatakan, pemboikotan serupa memiliki kemungkinan berhasil yang besar apabila dilakukan serentak di negara-negara yang memiliki hubungan entitas bisnis yang erat dengan Israel.

"Namun, selain pemboikotan, ada hal lain yang bisa dilakukan, yakni dengan membentuk komite nasional yang bisa membantu Palestina untuk keluar dari jeratan pelanggaran HAM," tandas Marzuki.

Editor:TAM
Sumber:mediaindonesia.com
Kategori:Ragam
wwwwww