Demokrat: Pemerintah jangan Intervensi Pemilihan Rektor

Demokrat: Pemerintah jangan Intervensi Pemilihan Rektor
Ilustrasi. [IDNTimes.com]
Minggu, 04 Juni 2017 14:21 WIB

JAKARTA - Politikus Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengkritisi rencana pemerintah yang diungkapkan Mendagri Tjahjo Kumolo terkait penetapan rektor perguruan tinggi negeri yang akan dipilih presiden.

Didi  tidak sepakat dengan hal itu. Apalagi, selama ini sistem pemilihan rektor di perguruan tinggi sudah berjalan dengan baik. Sehingga, kampus berperan menjadi lembaga yang kritis dan ikut membantu publik dalam mengontrol dan menkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro pada rakyat. 

"Biarkan proses demokrasi yang sehat dan independen berjalan di kampus," ujar Didi dalam keterangannya, Minggu (4/6/2017).

loading...
Jika ada kekhawatiran rektor menyimpang dari tujuannya dengan membawa ajaran-ajaran yang menyimpang dari Pancasila, menurutnya tentu ada mekanisme lain untuk penanganannya. "Sudah ada aturan-aturan hukum lain yang bisa menjeratnya tanpa libatkan presiden terlalu jauh. Ada perangkat negara, penegak hukum yang menjadi domainnya," jelas Didi.

Kata dia, proses pemilihan rektor selama ini yang berlaku sudah cukup demokratis. Pemilihan rektor dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan menteri memiliki 35 persen hak suara, dari total pemilih dan senat memiliki 65 persen hak suara, dimana setiap anggota senat memiliki hak suara yang sama.

Calon rektor terpilih adalah calon rektor yang memperoleh suara terbanyak. Selanjutnya, Menristekdikti menetapkan dan melantiknya sebagai rektor. Sebelumnya pun sudah melalui proses penyaringan yang ketat oleh panitia seleksi yang dibentuk Menristekdikti. “Jadi biarkanlah proses demokrasi yang sudah berjalan dengan baik selama ini untuk tidak perlu diganggu dan diintervensi," tegasnya.

Untuk itu, katanya wajar jikalau publik kemudian curiga pemerintah terkesan takut dikritisi. "Sampai-sampai presiden harus repot dilibatkan lebih jauh. Apakah kampus-kampus yang kritis hendak dibuat jinak supaya tidak berani protes-protes lagi kepada pemerintah?" tanya anak buah Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Menurut Didi, masih banyak urusan-urusan lain dalam negara saat ini yang lebih perlu diperhatikan. Contohnya, harga kebutuhan pokok yang terus mencekik, tarif listrik yang kian mahal dan juga masalah-masalah krusial lainnya. "Negara hendaknya peka sehubungan hal-hal tersebut di atas. Itu lebih urgent dan prioritas," pungkasnya.

Editor:TAM
Sumber:JawaPos.com
Kategori:Ragam
wwwwww