Setelah 12 Tahun, Pemerintah Pusat Raih WTP

Setelah 12 Tahun, Pemerintah Pusat Raih WTP
Ilustrasi
Selasa, 23 Mei 2017 12:01 WIB

JAKARTA - Pemerintah pusat mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat WTP dari pemeriksaan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN 2016 ini didapat untuk pertama kalinya dalam 12 tahun terakhir ini.

PEMERINTAH pusat mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat WTP dari pemeriksaan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN 2016 ini didapat untuk pertama kalinya dalam 12 tahun terakhir ini.

"Setelah 12 tahun sejak LKPP Tahun 2004, ini adalah pertama kalinya pemerintah berhasil memperoleh opini WTP atas LKPP," kata Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara di Istana Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/5).

Moermahadi mengapresiasi Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan jajarannya yang telah berupaya melakukan perbaikan dengan tidak adanya suspen dalam LKPP Tahun 2016. Pemerintah berhasil menyelesaikan suspen dengan membangun single database melalui e-rekon dan sistem informasi penyusunan LKPP yang lebih baik.

Menurut dia, upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah terlihat pada capaian opini WTP atas 73 laporan keuangan kementerian negara lembaga (LKKL) dan 1 laporan keuangan bendahara umum (BUN). Jumlah ini mencapai 84% dibanding tahun lalu hanya 65% LKKL memperoleh WTP.

"Opini WTP pada 73 LKKL dan 1 LKBUN memberi kontribusi yang signifikan pada opini WTP LKPP Tahun 2016," jelas dia.

BPK juga memberikan opini wajar Dengan pengecualian (WDP) pada 8 LKKL (9%) dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) pada 6 LKKL.Namun, opini WDP atas 8 LKKL dan opini atas 6 LKKL tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP 2016.

- See more at: http://mediaindonesia.com/news/read/105939/untuk-kali-pertama-sejak-12-tahun-pemerintah-dapat-predikat-opini-wtp/2017-05-23#sthash.JvIVZUWq.dpuf
"Setelah 12 tahun sejak LKPP Tahun 2004, ini adalah pertama kalinya pemerintah berhasil memperoleh opini WTP atas LKPP," kata Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara di Istana Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/5/2017).

Moermahadi mengapresiasi Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan jajarannya yang telah berupaya melakukan perbaikan dengan tidak adanya suspen dalam LKPP Tahun 2016. Pemerintah berhasil menyelesaikan suspen dengan membangun single database melalui e-rekon dan sistem informasi penyusunan LKPP yang lebih baik.

Menurut dia, upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah terlihat pada capaian opini WTP atas 73 laporan keuangan kementerian negara lembaga (LKKL) dan 1 laporan keuangan bendahara umum (BUN). Jumlah ini mencapai 84% dibanding tahun lalu hanya 65% LKKL memperoleh WTP.

"Opini WTP pada 73 LKKL dan 1 LKBUN memberi kontribusi yang signifikan pada opini WTP LKPP Tahun 2016," jelas dia.

BPK juga memberikan opini wajar Dengan pengecualian (WDP) pada 8 LKKL (9%) dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) pada 6 LKKL.Namun, opini WDP atas 8 LKKL dan opini atas 6 LKKL tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP 2016.

Ads
Editor:TAM
Sumber:mediaindonesia.com
Kategori:Ragam
wwwwww