Luhut Anggap Izin Baru Reklamasi Pulau C D Teluk Jakarta Bermasalah

Luhut Anggap Izin Baru Reklamasi Pulau C D Teluk Jakarta Bermasalah
Ilustrasi. [detik]
Kamis, 11 Mei 2017 21:29 WIB

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menegaskan penerbitan izin baru untuk reklamasi Pulau C dan Pulau D di Teluk Jakarta oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengikuti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Meski belum mengetahui soal izin baru tersebut, Luhut mengatakan, penerbitan izin itu harus terintegrasi dengan proyek lainnya. Selain itu, kata Luhut, KLHS yang akan menjadi dasar penerbitan izin masih belum selesai dirampungkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Harus semua terintegrasi. Harus ada masalah lingkungan, dan sebagainya," kata Luhut di Vihara Ekayana Arama, Kamis (11/5/2017).

Luhut mengatakan semua penerbitan izin reklamasi harus terintegrasi satu sama lain. Karena itu, dalam penebitan izin Pulau C dan D, pemerintah provinsi DKI Jakarta harus menunggu KLHS rampung terlebih dulu.

Bulan lalu, pemerintah provinsi DKI Jakarta menerbitkan izin bagi pembangunan Pulau C dan D untuk PT Kapuk Naga Indah (KNI), anak usaha Agung Sedayu. Penerbitan izin itu berarti PT Kapuk Naga Indah dapat melanjutkan reklamasi.

Direktur Jendral Pengelolaan Ruang Laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti Poerwadi meminta Pemprov DKI memenuhi prosedur saat menerbitkan izin lingkungan baru bagi pulau C dan D dalam proyek Reklamasi Teluk Jakarta.

Brahmantya mengatakan di samping itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga harus memeriksa kembali Amdal penerbitan izin lingkungan baru itu. Ia menegaskan hingga saat ini rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil belum bisa dilakukan, karena rancangan peraturan daerah Tata Ruang Laut masih belum selesai di DPRD DKI Jakarta.

Ads
Editor:TAM
Sumber:kbr.id
Kategori:Ragam
wwwwww