Hari Ini Referendum Turki untuk Tentukan Kekuasaan Erdogan

Hari Ini Referendum Turki untuk Tentukan Kekuasaan Erdogan
Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan menggelar kampanye terakhir sebelum referendum. [Reuters]
Minggu, 16 April 2017 10:48 WIB

ANKARA - Rakyat Turki hari ini akan menentukan apakah setuju atau tidak memperluas kekuasaan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Pilihan itu ditentukan dalam referendum yang dihelat pagi ini untuk mengubah sistem pemerintahan yang berlaku di negara tersebut, apakah tetap pada sistem presidensial parlementer atau berganti menjadi presidensial absolut.

Dilansir Reuters, Minggu (16/4/2017), terdapat dua pilihan dalam kertas suara yang dibagikan pada para pemilih, yakni 'ya' atau 'tidak'. Jika memilih 'ya', maka sistem akan berganti menjadi presidensial absolut di mana presiden akan memiliki kekuasan penuh di bidang politik, keamanan dan ekonomi. Tak hanya itu, masa jabatan Erdogan juga diperpanjang sampai 2029.

"16 April akan menjadi titik perubahan sejarah politik Turki. Setiap suara yang akan anda berikan besok akan menjadi pondasi kebangkitan kita. Kini tinggal beberapa jam lagi. Ajak teman, anggota keluarga, kenalan dan datang ke TPS," ujar Erdogan di depan para pendukungnya.

Apapun hasilnya nanti akan mempengaruhi hubungan antara Turki dan Uni Eropa yang kini berada dalam zona merah. Jika menang, Erdogan berjanji akan meninjau kembali kesepakatan dengan negara-negara anggota NATO untuk membatasi arus pengungsi dari Suriah maupun Irak.

Lebih kurang 55 juta orang akan memilih di 167.140 tempat pemungutan suara di seantero negeri, yang akan dibuka tepar pukul 7 pagi atau pukul 11.00 WIB. Pemilihan akan ditutup tepat pukul 5 sore atau sekitar pukul 09.00 WIB. Para pemilih Turki dilaporkan sudah siap memberikan suara mereka.

Referendum ini juga telah membelah rakyat Turki. Erdogan dan para pendukungnya berdalih perubahan ini dibutuhkan untuk mengamandemen konstitusi saat ini, yang ditulis oleh para jenderal pada kudeta 1980, mengakibatkan tantangan keamanan dan politik negeri itu, serta mengurangi kerentanan koalisi pemerintahan di masa lalu.

Sebaliknya, oposisi menyebut perubahan itu satu langkah ke sistem otoriterian di mana 40 ribu orang telah ditangkap dan 120 ribu lainnya dipecat atau ditangguhkan dari pekerjaannya setelah aksi kudeta gagal Juli lalu, hingga menyebabkan kritikan tajam dari sekutu Barat serta kelompok HAM.

Terdapat 18 paket amandemen yang telah diloloskan parlemen, paket-paket ini akan menghapus jabatan perdana menteri dan memberikan otoritas kepada presiden untuk menyusun anggaran negara, mengumumkan keadaan darurat serta pengawasan terhadap kementerian tanpa persetujuan parlemen.
Ads
Editor:TAM
Sumber:Merdeka.com
Kategori:Ragam
wwwwww