Home >  Artikel >  Opini

Saran untuk Gubernur, DPRA, Kapolda Aceh dan Pemilik Kendaraan

Sabtu, 19 Maret 2016 09:28 WIB
Penulis: Musliadi

MENCERMATI banyaknya kenderaan bermotor (mobil) plat non BL, khususnya plat BK yang beroperasi di wilayah Aceh, sungguh ironis dan merugikan Aceh dalam hal Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) Aceh. Karena realita di lapangan kebanyakan mobil edisi terbaru yang beroperasi di Aceh menggunakan plat BK yang notabene pemiliknya orang Aceh, bisnis di Aceh, tinggal di Aceh, jalan-jalan di Aceh, dan menggunakan berbagai fasilitas umum di Aceh, sementara bayar pajak ke Sumatera Utara (Sumut). Sungguh tidak fair.

Persoalan ini sudah berlangsung lama dan terus terjadi pembiaraan di tingkat para pemangku jabatan (pihak berwenang) di Aceh. Seolah-olah tidak ada sesuatu yang salah dan perlu perhatian bersama sehingga terus terjadi peningkatan tiap tahun. Tidak menutup kemungkinan plat BK dengan mobil modern edisi terbaru membanjiri Aceh hingga kepelosok desa sekalipun, sementara plat BL menghiasi mobil rongsokan dan tidak layak pakai.

Sudah menjadi rahasia umum bagi setiap pemilik dan pengendara mobil plat BL yang sedang beroperasi di wilayah Sumut, oknum polisi Sumut dengan sigap menyetop dan memeriksa mobil berupa kelengkapan surat administrasi, kelayakan dan standar operasional (kotak P3K, segitiga merah, tabung pemadam kebakaran CO2, seat bell, pentil ban, overload, dan lain-lain). Dengan berbagai macam alasan klasik (irrasional reason), dan banyak terjadi pula diskriminasi lainnya yang akhirnya harus berurusan dengan tindakan langsung (tilang) yang bersifat “Ujung-Ujung Duit (UUD)”.

Sementara mobil plat BK dengan bebas berlalu lalang tanpa adanya kendala dan hambatan. Begitu juga dengan alasan lainnya bagi pemilik dan pengguna plat BK yakni jatuh atau rendahnya nilai jual plat BL.

Ads
Nah, ini semua harus menjadi atensi para pihak khususnya pebisnis otomotif, jangan sampai plat BL kalah saing dalam berbagai hal. Begitu juga sering terjadi pelemparan, penembakan dan perusakan bus-bus Aceh di wilayah Sumatera Utara, yang mungkin terjadi pembiaran.

Merupakan suatu tantangan bagi Polda Aceh, kalau oknum polisi Sumut bisa mempersulit dan melakukan diskriminasi terhadap mobil plat BL yang beroperasi di wilayah Sumut, mengapa Polda Aceh tidak bisa melakukan hal yang sama terhadap mobil plat BK yang beroperasi di wilayah Aceh?
Karena itu Polda Aceh harus cepat dan tepat tanggap serta berkoordinasi dengan para pihak untuk melakukan penertiban kenderaan berupa tindakan tegas bagi semua kenderaan khususnya plat BK dengan melakukan razia rutin intensif gabungan, pemeriksaan kelengkapan surat administrasi kenderaan, kelayakan dan standar operasional kenderaan, salah parkir, kecelakaan lalu lintas, over speed, over load, pelanggaran lampu lalu lintas, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu pemilik dan pengendara mobil merasa ketidaknyaman dan ruwet dengan berbagai hal tersebut sehingga dengan sendirinya merasa sadar, peduli, dan mau mutasi ke plat BL (forced by rule, awareness, and local wisdom).

Sementara peran Gubernur dan DPRA harus membuat suatu himbauan kepada seluruh warga Aceh khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Aceh wajib menggunakan plat BL untuk setiap kenderaan dinas dan pribadi. Juga membuat terobosan dan regulasi yang dapat mempermudah, murah dan bila perlu gratis Biaya Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) untuk kenderaan bekas, pajak kenderaan yang yang bersaing dengan daerah lain, proses cepat dan efisien, pelayanan sopan dan bersahabat dalam proses mutasi ke plat BL. Bila regulasi tersebut tidak berhasil maka tahapan selanjutnya dapat menerapkan pajak ganda.

Dengan penuh hormat, penulis mengharapkan/menganjurkan kepada pemilik dan pengguna kenderaan bermotor untuk merasa bangga dan bertanggung jawab terhadap identitas daerah Aceh (plat BL), peduli dan berpartisipasi dalam peningkatan PAD Aceh, melepaskan ketergantungan dari daerah lain yang merupakan suatu penjajahan/monopoli ekonomi, perputaran ekonomi mikro dan makro keuangan di daerah Aceh, serta segera menggunakan kenderaan plat BL dalam segala tempat dan kesempatan.

Penulis mengapresiasi tindakan mantan gubernur Aceh Irwandi Yusuf dalam usaha peningkatan PAD Aceh dari pajak kenderaan bermotor dengan “menggratiskan” biaya mutasi ke plat BL dalam beberapa jangka waktu tertentu, dengan hasil puluhan ribu kenderaan berhasil mutasi ke plat BL dan terjadi
peningkatan PAD Aceh yang sangat signifikan. Bravo.

Semua orang mengetahui, banyak pengusaha/pebisnis Aceh, orang kaya Aceh, PNS Aceh, pejabat Aceh, dan bahkan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Aceh masih banyak mengontrak dan menggunakan kenderaan plat BK bahkan 80% jumlah kenderaan roda empat di Aceh Tenggara berplat
BK… sekali lagi sungguh ironis dan merugikan Aceh.

Harapan dengan banyaknya pemakaian kenderaan platBL, otomatis dapat memberikan suatu efek domino positif bagi Aceh berupa suatu kepedulian dan tanggung jawab serta kebanggaan tersendiri identitas Aceh, peningkatan PAD Aceh, mengurangi ketergantungan dari Sumut, berkembangnya industri dan pemesanan otomotif di Aceh, kemandirian dan kestabilan ekonomi, serta meningkatnya laju pertumbuhan dan perputaran ekonomi Aceh.***


MUSLIADI, pemerhati dan warga Aceh, saat ini berdomisili di Timur Tengah

Kategori : Opini
www www