PON Ladang Perburuan ''Mereka''

Rabu, 05 September 2012 23:01 WIB
Penulis: Rawa El Amady
PON Ladang Perburuan MerekaRawa El Amady
COBA saya bayangkan uang sebanyak Rp4,6 triliun disebarkan diseluruh desa di Riau. Tentu seluruh masyarakat desa di Riau yang berjumlah 3.000 desa mendadak menjadi orang kaya baru. Bayangkan masing-masing desa akan mendapat rata-rata Rp15 miliar, tentu sangat mengejutkan. Pasti akan memicu konsumerisme sesaat.
Terlepas dari permasalahan penggunaan uangnya, yang pasti hutang warga kepada tengkulak akan lunas. Masyarakat desa bisa memulai hidup baru dengan tanpa hutang. Disinilah titik awal kualitas masyarakat bisa dikenal dengan baik, termasuk berfungsi efektif atau tidak pemerintahannya.


Mendengar anggaran PON Riau sebesar Rp4,6 triliun, bagi kita masyarakat kecil ini, tentu mengurut dada. Tidak bisa membayangkan uang sebanyak itu, sehingga anggota DPRD pun gelap mata, yang menurut issu hanya sekitar 6 orang saja yang tidak tersentuh KPK. Pemerintah beralasan dana sebesar itu karena banyaknya venue baru yang dibangun. Ada sekitar 16 venue yang benar-benar baru, sementara 23 venue lainnya harus diperbaiki menyesuaikan dengan standar yang harus dipenuhi. Dengan alasan itu, masuk akal jika sejak tahun 2008 hingga 2012, rata-rata APBD 25% dari sekitar Rp24 triliun diperuntukan untuk dana PON.


Secara resmi memang dana PON mulai dianggarkan tahun 2012 sebesar Rp2,5 triliun, Rp 1 triliun untuk dana operasional panitia dan Rp1,5 trilun untuk membangun venue, kemudian terjadi penambahan hingga menjadi Rp4,6 trilun (Perda perubahannya Rp900M, Rp380 M, Rp730 M, dan Rp260 M termasuk APBD perubahan). Tambah lagi dana pusat sebenar Rp149 miliar yang belum turun juga, padahal PON tinggal dua minggu lagi. Jadi total dana PON Rp4,749 triliun.

Ads

Saya teringat ketika tahun 2005. Ketika itu mengusulkan dana Rp500 juta per desa melalui program pemberdayaan desa (PPD) yang waktu itu diusulkan untuk 10 desa setiap kabupaten pada tahun pertamanya. Betapa terkejutnya ketika itu, seluruh anggota DPRD menolak dan hanya memenuhi dua desa setiap kabupatennya. Pada PON ini malah terbalik, dana sudah besar ditambah lagi ditambah lagi. Menurut saya, misteri pembengkakan anggaran ini harus dilihat sebagai sebuah skenario besar untuk menguras uang rakyat, buktinya telah menyeret anggota DPRD ke KPK.


Jika seandainya pelaksanaan PON diselarakan dengan gerakan olah merada di seluruh Riau, termasuk gerakan ekonomi kreatif, tentu harus melihat anggaran besar itu sebagai suatu hal yang positif. Kenyataannya, pelaksanaan PON ini tercabut dari akar pembangunan olahraga di Riau dan pembangunan ekonomi kreatif itu sendiri.


Sudah rahasia umum kalau Riau banyak menarik atlet berprestasi dari luar Riau untuk dijadikan atlet Riau (bahkan ada yang bermasalah seperti kasus catur). Begitu juga ekonomi kreatif yang muncul mengimpor ekonomi kreatif, mulai dari makanan, cendra mata, baju kaos dan oleh-oleh lainnya dari luar Riau. Pada akhirnya, Riau hanya jadi ladang perburuan para pejabat, pelaku usaha dan atlet. Lalu uang triliunan itu hanya menyisakan monumen gedung yang besar belum diikuti pembinaan olahraga itu sendiri. ***

* Penulis adalah aktifis kepemudaan tinggal di Pekanbaru.
Kategori:Opini
wwwwww