Indonesia Divetourism Company Association (IDCA), asosiasi pengusaha wisata selam Indonesia, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut izin tambang nikel di Raja Ampat secara permanen. Kekhawatiran utama adalah potensi kerusakan besar terhadap ekosistem laut Raja Ampat yang terkenal akan keindahan terumbu karangnya.
Aktivitas pertambangan nikel, khususnya di Pulau Gag, dianggap mengancam keberlanjutan sektor pariwisata bahari yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. IDCA mempertimbangkan dampak jangka panjang jauh lebih merugikan dibandingkan keuntungan jangka pendek dari pertambangan.
Ancaman Tambang Nikel Terhadap Pariwisata Raja Ampat
Dalam surat terbuka kepada Presiden, IDCA menyampaikan keprihatinan mendalam atas ancaman pertambangan nikel terhadap destinasi selam kelas dunia di Raja Ampat. Lokasi tambang, meskipun tidak langsung berada di area konservasi, terletak di zona penyangga yang vital.
Zona penyangga ini meliputi wilayah sekitar Pulau Kawe dan Wayag, serta jalur migrasi satwa laut. Dampaknya, sedimentasi dari aktivitas pertambangan dapat merusak terumbu karang dan mengganggu kehidupan biota laut.
Ketua Umum IDCA, Ebram Harimurti, menyatakan bahwa lumpur tambang yang terbawa arus laut hingga Wayag dapat mengurangi penetrasi sinar matahari ke dasar laut. Hal ini akan berdampak buruk pada terumbu karang dan habitat penting seperti zona migrasi manta ray di Eagle Rock.
Ancaman ini bukan hanya masalah lingkungan, namun juga reputasi Indonesia di mata dunia sebagai destinasi wisata selam unggulan. Kerusakan ekosistem Raja Ampat dapat berdampak negatif terhadap pariwisata Indonesia secara keseluruhan.
Desakan IDCA untuk Pencabutan Izin Tambang Permanen
IDCA secara tegas meminta pencabutan izin tambang nikel di seluruh kawasan Raja Ampat secara permanen. Bukan hanya penangguhan sementara yang hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan masalah inti.
Menurut Ebram, solusi jangka panjang yang lebih berkelanjutan perlu diprioritaskan daripada keuntungan sesaat dari kegiatan pertambangan yang bersifat destruktif. Perlu adanya penataan ulang wilayah strategis berdasarkan karakteristik dan nilai ekologisnya.
IDCA juga menyoroti perlunya pendekatan yang saling menguntungkan antara sektor pertambangan dan pariwisata. Tidak semua wilayah cocok untuk ditambang, dan Raja Ampat seharusnya diprioritaskan untuk pelestarian ekosistemnya.
Alternatif Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Raja Ampat
Sebagai alternatif, IDCA mengusulkan pengembangan ekonomi hijau dan ekowisata berbasis masyarakat lokal. Hal ini dianggap lebih berkelanjutan dan bernilai jangka panjang dibandingkan dengan pertambangan.
Selain itu, IDCA juga merekomendasikan perluasan zona larangan (no-take zone) dan zona penyangga di antara Kawe dan Wayag. Penegakan zonasi konservasi nasional yang melarang kegiatan ekstraktif juga penting.
Dengan mengoptimalkan potensi ekowisata, kesejahteraan masyarakat lokal dapat ditingkatkan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Model ini menawarkan solusi yang lebih berkelanjutan dan berdampak positif bagi generasi mendatang.
Langkah konkret ini diharapkan dapat mencegah kerusakan lingkungan yang tidak terpulihkan di Raja Ampat, sekaligus memastikan keberlanjutan sektor pariwisata yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan harus menjadi prioritas utama.
